Friday, October 29, 2010

Bom Waktu Sampah

Surabaya Pagi, Rabu Legi, 28 Februari 2007
OH SURABAYAKU (61)
Bom Waktu Sampah

SAMPAH rupanya masih menjadi salah satu masalah klasik kota. Bahkan, sampah yang menggunung memenuhi kota justru menjadi cerminan salah satu ironi yang berkembang di balik modernitas kota itu sendiri. Ketika kota tumbuh serba wah dengan segala kemajuan dan hingar bingarnya, nyatanya mental para penduduk kota belum juga beranjak lebih maju pula. Mental udik masih kuat tertanam di tengah arus jaman yang serba digital. Dan ketika urbanisasi ikut meramaikan kota, kian penuhlah kota dengan sampah.

Dan sampah kembali mencuri perhatian ketika sejumlah warga Benowo mengancam akan memboikot jalur masuk menuju tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo. Ancaman boikot itu dilatari oleh tuntutan mereka yang tak kunjung mendapat respon yang positif  dari pengelola kota atas musibah yang menimpa meraka sejak tahun 2005 silam. Kala itu, rembesan air lindi masuk dan mencemari tambak-tambak warga di sekitar TPA.

Tak pelak, peristiwa itu kembali memunculkan hantu lama: bayang-bayang banjir sampah seperti yang pernah dialami kota ini tatkala warga Keputih memboikot  jalur masuk menuju TPA Keputih yang saai ini telah ditutup. Peristiwa itupun ikut membuka mata kita bahwa inovasi  perlu segera dilahirkan guna menggali penanganan sampah yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan laju pertumbuhan sampah kota tersebut.

Memang selama ini bukan berarti tidak ada inovasi. Ada beberapa pola penanganan sampah yang mulai dikembangkan, baik oleh pemerintah maupun oleh warga kota sendiri. Beberapa diantaranya adalah pengembangan keranjang sampah takura dan sosialisasi pemilahan sampah antara sampah organik dan sampah sintesis. Beberapa kampung percontohan pun telah pula berdiri.

Tetapi sayangnya berbagai inovasi itu belum dikembangkan lebih jauh pada spektrum yang lebih luas. Apresiasi dari pengelola kota terhadap pola-pola inovatif pengelolaan sampah itu masih belum besar. Apalagi, penangan sampah selama ini masih berorientasi pada bagaimana mengelola hasil sampahnya, bukan pada bagaimana meminimalkan timbulnya sampah.

Karena itu, di samping mengembangkan pola-pola lain dalam mengelola kota mulai menggagas berbagai peraturan daerah yang mereduksi sampah di kota ini. Misalnya, dengan membuat aturan yang membatasi penggunaan tas kresek. Konsumen diharuskan membeli kresek yang biasa kita peroleh secara cuma-cuma sehabis belanja. Atau juga dengan mewajibkan komoditas tertentu yang masuk Surabaya, seperti kelapa misalnya, harus dalam keadaan terkupas. Tentunya dengan pertimbangan sosio-ekonomi tersendiri.

Melalui komitmen yang kuat untuk membangun sinergi antara pemerintah dan warga kota, serta inovasi yang dulakukan guna mendukung program kebersihan, semoga harapan warga kota akan ruang hidupnya yang hijau dan bersih tidak lagi sekedar mimpi belaka. Sampah pun tak lagi menjadi musuh bersama warga kota.

Artikel dalam blog Otonomi Daerah Indonesia ini ditulis oleh Ir. Alisjahbana, seorang ahli tata kota di Indonesia. Jika Anda berminat untuk berkonsultasi atau bekerja-sama mengenai Otonomi dan Pembangunan Daerah, silahkan kontak kami: Pengkajian Otonomi dan Pembangunan Daerah, SOHO Surabaya, Suite 304, Jl. Ketintang Baru III, No. 79, Surabaya, Telp. 031 827 06 53, Fax. 031 827 06 53, email: surabayasoho@yahoo.com, CP: Ari 0812 30 1000 54

Thursday, October 28, 2010

Bagaimana Mengelola Sampah?

Surabaya Pagi, Rabu Pon, 31 Januari 2007
OH SURABAYAKU ( 61 )
Bagaimana Mengelola Sampah?

PERTANYAAN di atas sepertinya bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Salah menangani sampah tidak hanya berdampak pada timbunan sampah yang makin menggunung dan berkembangnya berbagai penyakit akkibat lingkungan yang tidak sehat, namun juga berimplikasi pada hubungan pengelola kota dengan warga di sekitar lokasi tempat pembuangan akhir (TPA). Anda tentunya belum lupa dengan sengketa antara pengelola kota dan warga di sekitar TPA Keputih beberapa tahun lalu bukan? Sengketa yang kemudian berakhir dengan penutupan TPA Keputih itu sendiri.

Untuk mencegah peristiwa itu terulang kembali, ada beberapa prinsip dalam mengelola sampah yang perlu diperhatikan. Pertama, penghasil sampah membayar, artinya siapa saja yang membuang sampah ke lingkungan baik disengaja maupun tidak harus membayar dan atau bertanggung jawab mengelola sampah yang dibuangnya itu, sesui dengan nilai jumlah barang yang dibuangnya. Kedua, penggunaan produk ramah lingkungan.

Prinsip produk ramah lingkungan ini bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan secara alami, khususnya bahan-bahan untuk kemasan yang pasti akan menjadi sampah.
Ketiga, internalitas biaya pengelolaan sampah, karena biaya yang di butuhkan untuk mengelola sampah tidak mungkin hanya mengandalkan retribusi kebersihan yang dibayarkan oleh warga.

Pelaku usaha yang turut menyumbang sesuai dengan jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan oleh konsumen harus pula berperan dalam pembiayaan ini. Keempat, pembangunan berkelanjutan, yang berintikan upaya untuk mengurangi produksi sampah yang menekan penggunakan bahan baku dalam proses pemanfaatan dan pembuatan produk. Secara tidak langsung kegiatan ini berdampak pada peghematan penggunaan sumber daya alam yang dengan demikian dapat menjamin berlangsungnya pembangunan yang berkelanjutan.

Kelima, pendayagunaan dan pemanfaatan sampah guna mengurangi beban TPA dan instalasi pengolahan sampah lainnya melalui kegiatan menempatkan, mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah. Keenam, prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Prinsip ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan sampah yang terbuka dan melibatkan publik. Publik pun berhak mengakses informasi tentang pengelolaan sampah itu serta ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakaan persampahan. Disisi lain, pengelola kota pun harus pula bertanggung gugat (accountibility) kepada publik.

Prinsip terakhir, ketujuh adalah demokrasi, desentralisasi, dan pemberdayaan, dimana berbagai informasi dalam mengelola sampah haruslah mencerminkan ide-ide demokrasi, desentralisasi, dan pemberdayaan.
Dengan pemahaman terhadap prinsip-prisip di atas akan melahirkan kebijakan pengelola persampahan yang komprehensif di samping mendorong semangat masyarakat dalam memandang dan memperlakukan sampah, tidak lagi sebagai beban melainkan menjadi berkah lagi banyak orang. Mungkinkah?

Artikel dalam blog Otonomi Daerah Indonesia ini ditulis oleh Ir. Alisjahbana, seorang ahli tata kota di Indonesia. Jika Anda berminat untuk berkonsultasi atau bekerja-sama mengenai Otonomi dan Pembangunan Daerah, silahkan kontak kami: Pengkajian Otonomi dan Pembangunan Daerah, SOHO Surabaya, Suite 304, Jl. Ketintang Baru III, No. 79, Surabaya, Telp. 031 827 06 53, Fax. 031 827 06 53, email: surabayasoho@yahoo.com, CP: Ari 0812 30 1000 54

Wednesday, October 27, 2010

Antara Pemimpin dan Pelancong

Surabaya Pagi, Rabu Wage, 21 Februari 2007
OH SURABAYAKU (58)
Antara Pemimpin dan Pelancong

TAHUKAH anda jika pemimpin sejati itu tak ubahnya pelancong berpengalaman? Paling tidak demikian menurut Randall P. White dalam bukunya “Future Leadership”. Dengan menggunakan analogi plancong itu, White menggambarkan figur pemimpin sejati. Layaknya pelancong yang romantis, yang tertarik dengan gagasan pencarian, berjuang melawan hal-hal yang janggal, dan mengatasi kekuatan alam.

Dalam hal ini, pelancong sejati berbeda dengan seorang penumpang biasa. Karena itu pula, John Maxwell membagi pemimpin kedalam lima peringkat. Pertama, position, yaitu orang yang baru disematkan tanda jabatan di dadanya. Pemimpin kategori ini tak lebih dari pemimpin di atas kertas. Kedua, permission-relationship, yaitu sosok pemimpin yang tidak melulu mengacu pada peraturan tertulis, namun mulai berani melakukan inovasi. Itu pula sebabnya pemimpin seperti itu lebih mampu menghargai orang-orang yang melakukan terobosan sebagai warna yang harus diterima.

Ketiga, adalah peringkat pemimpin production-result. Mereka berani maju dalam sebuah iklim kompetisi dan memberikan hasil yang segera dirasakan. Orang-orang di dalamnya pun mau mengikuti kepemimpinannya karena hasil tersebut tampak nyata pada kesejahteraan mereka. Keempat, people development. Pemimpin dalam peringkat ini termasuk sosok yang langka karena mereka bukan sekedar memikirkan nasibnya sendiri, melainkan juga nasib organisasi yang dipimpinnya. 

Pemimpin seperti ini tidak rela jika sepeninggalnya, organisasi yang dipimpinnya mengalami kemunduran. Karena itu, bila ia tidak bisa memilih sendiri pengganti-penggantinya, ia akan memperkuat manager-manager dibawahnya agar siapapun yang menjadi pemimpin kelak, dapat membuat organisasi terus bergerak maju kedepan.

Kelima, kepemimpinan yang disebut sebagai pemimpin dengan professional will dan strategis humility. Sebagian kalangan menyebut pemimpin kategori ini sebagai spiritual leader yang tampak dari perilaku-perilakunya yang merupakan cerminan dari pergulatan dalam jiwanya (inner voice). Orang-orang seperti itu tidak sama sekali mencerminkan kebengisan, melainkan ketulusan hati, mereka patuh karena respect.

Berkaca pada lima peringkat pemimpin di atas, tampaknya sudah waktunya bagi para pemimpin kota ini untuk berefleksi pada peringkat yang mana mereka berada? Namun, refleksi itu jangan berbuah bak kata pepatah “buruk rupa cermin dipecahkan”. Melainkan dijadikan sebagai batu asah guna kian mempertajam karakter kepemimpinannya. 

Bagaimanapun, jabatan pemimpin yang dipegang adalah amanah dari seluruh penghuni kota yang harus dipertanggungjawabkan, tak hanya kepada para warga kota, namun juga kepada sang khalik di hari pengadilan akhir kelak. Selain itu, yang harus diingat betul oleh para pemimpin adalah bahwa di balik kuasa yang lebih besar yang mereka miliki, terkandung tanggung jawab yang lebih besar pula.

Mari bersama-sama kita menbangun kota ini. Jadilah pemimpin yang sujana, karena hanya dengan demikian anda memperoleh  penghargaan dan rasa hormat yang sejati dari penduduk kota yang Anda pimpin dan menunggu kepemimpinan Anda.

Artikel dalam blog Otonomi Daerah Indonesia ini ditulis oleh Ir. Alisjahbana, seorang ahli tata kota di Indonesia. Jika Anda berminat untuk berkonsultasi atau bekerja-sama mengenai Otonomi dan Pembangunan Daerah, silahkan kontak kami: Pengkajian Otonomi dan Pembangunan Daerah, SOHO Surabaya, Suite 304, Jl. Ketintang Baru III, No. 79, Surabaya, Telp. 031 827 06 53, Fax. 031 827 06 53, email: surabayasoho@yahoo.com, CP: Ari 0812 30 1000 54.